Pati, 27 Juni 2022

Perihal: Permohonan Pemeriksaan Praperadilan

Kepada Yang Terhormat Ketua

Pengadilan Negeri Pati Jl. Raya

Pati-Kudus Km. 3 Pati

Dengan hormat,

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini,

DRAJAT ARI WIBOWO, S.H. Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum

yang tergabung di Kantor DRAJAT ARI WIBOWO, S.H & REKAN yang

beralamat di Perum Hamparan Mutiara Bongsri Blok E-8 Rt 23 Rw 01,

Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa

Tengah.

Dalam hal ini bertindak selaku Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa

bertanggal 16 Juni 2022, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta

mewakili:

Sdr. MASHURI CAHYADI, warga negara Indonesia, kelahiran Kabupaten

Pati tanggal 21 April 1977, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl.TK

Mashitoh Desa Bulumanis Lor, RT.002 RW.002, Kecamatan

Margoyoso, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya disebut PEMOHON PRAPERADILAN ;

Dengan ini mengajukan permohonan Praperadilan terhadap:

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini

diwakili oleh KAPOLRI Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa

Tengah yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini diwakili oleh KAPOLDA

JAWA TENGAH Cq Kepolisian Republik Indonesia Resor Pati yang berkedudukan

di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pati, dalam hal ini diwakili oleh KAPOLRES PATI.

Untuk Selanjutnya disebut TERMOHON PRAPERADILAN ;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya permohonan pemeriksaan praperadilan,

aquo adalah sebagai berikut:1.

Bahwa Pemohon merupakan pemenang lelang dari PT. Bank CIMB Niaga,

Tbk. Atas objek lelang berupa sebidang tanah dengan sertifikat HM 325

yang terletak di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati seluas 7919 m2

dengan nilai pokok lelang sebesar Rp. 616.000.000,- (enam ratus enam

belas juta rupiah) ditambah pajak;

2.

Bahwa atas dasar pemenang lelang tersebut Pemohon membalik nama

sertifikat SHM 325 atas nama Suwati bin Yatmo Widjojo Sarpin ke atas

nama Pemohon Mashuri Cahyadi;

3.

Bahwa ternyata Pemohon tidak dapat menguasai objek tanah tersebut

dikarenakan pada objek tanah yang sama terbit sertifikat lain yang dikuasai

oleh Abraham Sunoto dan Suwati;

4.

Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan 3 maka Pemohon membuat

laporan ke Polres Pati;

5.

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Pemohon telah melakukan laporan

kepada Termohon terkait dugaan pemalsuan surat yang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Abraham Sunoto,

dan diterima pihak Termohon dengan mengeluarkan Surat Tanda

Penerimaan Laporan nomor : STPL/67/V/2015/JATENG/RES PATI;

6.

Bahwa berdasarkan laporan Pemohon maka Termohon mengeluarkan

SP2HP pada tanggal 4 Juni 2015 nomor : B/255/VI/2015/Reskrim ;

7.

Bahwa, sampai pada saat ini tidak lagi ada pemberitahuan SP2HP ataupun

SP3 yang di keluarkan termohon terkait pelaporan tersebut, bahkan

Pemohon mendengar berita bahwa pelaporan tersebut dihentikan karena

terlapor Abraham Sunoto meninggal dunia;8.

Bahwa, atas dasar uraian diatas Termohon tidak memberitahukan

perkembangan perkara SP2HP baik dilanjutkan dengan pengembangan

perkara yang dimana Suwati sebagai isteri dari Abraham Sunoto dan

sebagai nama dalam SHM 325 sebelum dibalik nama ke pemohon, beserta

kepala desa Mojoagung yang juga secara tidak langsung terlibat dalam

pengurusan SHM tersebut,dan juga Kantor BPN Kab. Pati dimana pada

fakta persidangan (warkah) salah satu pighak ukur dari BPN tidak mau

tanda tangan, atau dihentikan sampai pada saat ini sehingga menimbulkan

kerugian bagi pemohon untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dalam

perkara pemalsuan surat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Pati cq Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

mengadilinya dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk

seluruhnya;

2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan

memutus permohonan aquo;

3) Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga

yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas

perkara aquo;

4) Menyatakan Termohon melakukan perbuatan melawan hukum karena

tidak menlanjutkan dan atau penghentian penyidikan dalam

penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat ;

5) Memerintahkan Termohon agar melanjutkan proses penanganan

penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan surat aquo sesuai koridor

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam hal ini

antara lain

Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dilakukannya Penyidikan

(SPDP) yang diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Pati dan

Pemohon, segera menetapkan tersangka terhadap para pelaku dan

yang turut serta melakukan perbuatan pidana dan memroses

perkaranya sampai dengan tahap selanjutnya;SUBSIDAIR:

Memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan praperadilan ini dengan

seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et

bono).

Hormat kami,

Kuasa

Pemohon

Ttd

DRAJAT ARI WIBOWO, S.H.